Padakkalawa.desa.id – DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Pinrang terus memperkuat perannya sebagai wadah pemerintah desa yang aktif menjemput berbagai program strategis pemerintah demi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan terkait program Kampung REDAM (Rekonsiliasi dan Perdamaian)serta pengembangan Desa Sadar Hukum.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya APDESI Merah Putih Pinrang untuk menghadirkan desa yang tidak hanya maju dalam pembangunan fisik, tetapi juga memiliki kesadaran hukum yang kuat, budaya penyelesaian masalah secara damai, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat.
Ketua DPC APDESI Merah Putih Kabupaten Pinrang, Haedar Ahmad, menyampaikan bahwa program Kampung REDAM dan Desa Sadar Hukum sangat relevan untuk diterapkan di wilayah Kabupaten Pinrang karena dapat menjadi instrumen dalam menciptakan lingkungan desa yang aman, tertib, harmonis, dan berkeadilan. Melalui program ini, masyarakat desa diharapkan semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta mampu menyelesaikan berbagai persoalan sosial secara bijaksana dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
DPC APDESI Merah Putih Pinrang berkomitmen untuk mengawal dan mendorong implementasi program tersebut di desa-desa se-Kabupaten Pinrang melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan lahir desa-desa yang sadar hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, serta menjadi contoh dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera.
Semangat menjemput program ini menjadi bukti bahwa APDESI Merah Putih Kabupaten Pinrang terus bergerak dan berinovasi dalam menghadirkan berbagai peluang pembangunan bagi desa, demi terwujudnya Kabupaten Pinrang yang maju, berdaya saing, dan berkeadilan.
Acara yg berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Sulawesi Selatan diterima lansung Oleh Bapak Kakanwil Bapak Daniel, Selasa 30 Juni 2026
